Hong Hyun-Ik
Mantan Presiden Institut Penelitian Urusan Luar Negeri

Situasi Geopolitik yang Menantang dan Diplomasi Pragmatis Pemerintahan Presiden Lee Jae Myung

Perubahan drastis strategi global yang sepihak oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya telah memicu gejolak global. Republik Korea, yang selama ini menjadikan kerja sama dengan Amerika Serikat sebagai pilar utama strategi luar negerinya, juga menghadapi lingkungan yang semakin menantang. Kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional Amerika Serikat melemahkan kepercayaan dalam aliansi Republik Korea–AS dan bahkan mengubah karakter aliansi tersebut. Secara khusus, penerapan tarif tinggi secara sepihak telah memberikan guncangan serius terhadap perdagangan Korea.

Pemerintahan Presiden Lee Jae Myung berupaya mengelola aliansi Republik Korea–AS secara stabil dengan merespons aktif tuntutan penyesuaian aliansi dari pihak Amerika Serikat, serta secara sabar mencari titik kompromi terkait kebijakan tarif tinggi. Dengan Jepang, pemerintah juga membangun fondasi kerja sama melalui kepercayaan tingkat tinggi antar pemimpin. Hubungan dengan Tiongkok, yang sempat mengalami kesulitan pada pemerintahan sebelumnya, dipulihkan sepenuhnya melalui kunjungan Presiden Lee ke negara tersebut pada Januari 2026. Hasilnya, Republik Korea berhasil membangun kerangka kerja sama menuju perdamaian dan kemakmuran bersama dengan empat kekuatan besar di sekitar Semenanjung Korea, tanpa melibatkan Rusia.

Namun, lonjakan harga minyak dan gangguan rantai pasok akibat konflik Iran telah menimbulkan krisis serius bagi perekonomian Republik Korea yang sangat bergantung pada faktor eksternal. Untuk mengatasinya, pemerintah memperluas cakupan diplomasi pragmatis.

Kunjungan Presiden Lee ke India dan Vietnam

Dalam konteks tersebut, Presiden Lee melakukan kunjungan kenegaraan ke India pada tanggal 19 April 2026 dan bersama Perdana Menteri Narendra Modi meningkatkan hubungan bilateral kedua negara secara signifikan. India, sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia, merupakan negara berpenduduk terbesar dengan lebih dari 1,4 miliar jiwa, sekaligus memiliki kapabilitas kelas dunia di bidang kecerdasan buatan (AI) dan perangkat lunak. Dengan pertumbuhan dinamis sekitar 7% per tahun, India diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar ketiga dunia pada tahun 2050. India juga dipandang sebagai pusat utama diversifikasi produksi dan rantai pasok global, serta alternatif bagi Tiongkok.

India menghadapi ketegangan dengan Tiongkok terkait sengketa wilayah, tetapi tetap mempertahankan kerja sama ekonomi. Di sisi lain, India bersahabat dengan Amerika Serikat, sekaligus menjalin hubungan yang mendekati aliansi dengan Rusia.

Khususnya, sejak era pasca-Perang Dunia II, India menempatkan diri sebagai pemimpin kelompok nonblok dan kini sebagai salah satu penggerak utama Global South. Oleh karena itu, penguatan hubungan dengan India tidak hanya memberikan manfaat ekonomi di sektor produksi dan rantai pasok, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan posisi internasional Republik Korea serta mempererat hubungan dengan Global South.

Kedua pemimpin sepakat untuk mendorong multilateralisme dan mengumumkan dimulainya kembali perundingan untuk meningkatkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Korea–India (CEPA) yang mulai berlaku pada tahun 2010. Keduanya juga menetapkan target untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral dari sekitar 25 miliar dolar menjadi 50 miliar dolar hingga tahun 2030.

Selain itu, berdasarkan Pernyataan Bersama Republik Korea–India tentang Keamanan Energi dan Sumber Daya yang diumumkan sebagai lampiran dalam deklarasi bersama KTT, kedua negara sepakat membentuk Komite Kerja Sama Industri Republik Korea–India. Melalui kerja sama ini, kedua negara sepakat membangun sistem pasokan yang stabil untuk bahan baku petrokimia, termasuk nafta, serta memperluas kerja sama hingga ke sektor perkapalan dan kelautan.

Keduanya juga sepakat menggabungkan skala ekonomi India dengan kecepatan Korea guna memperluas kerja sama yang selama ini berfokus pada otomotif dan elektronik rumah tangga ke sektor keuangan, kecerdasan buatan (AI), serta industri pertahanan.

Selanjutnya, Presiden Lee mengunjungi Vietnam, yang sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1992 telah berkembang menjadi mitra setingkat aliansi ekonomi bagi Korea. Pada Agustus 2025, pemerintahan Lee menyambut Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam—pemimpin tertinggi Vietnam—sebagai tamu negara pertama. Setelah kemudian merangkap jabatan sebagai Presiden pada April 2026, To Lam juga memberikan sambutan kenegaraan tertinggi dengan menerima Presiden Lee sebagai tamu negara pertamanya.

Kedua negara merupakan mitra dagang terbesar ketiga satu sama lain. Republik Korea menjadi investor terbesar di Vietnam, dengan lebih dari 10.000 perusahaan Korea beroperasi di negara tersebut. Dalam forum bisnis yang digelar bertepatan dengan kunjungan ini, kedua pihak menandatangani 73 nota kesepahaman (MoU) dan kontrak. Keduanya juga sepakat meningkatkan nilai perdagangan bilateral dari 94,6 miliar dolar menjadi 150 miliar dolar hingga tahun 2030. Perusahaan Korea mencatat capaian dengan menandatangani kontrak ekspor senilai 82 juta dolar dalam sesi konsultasi bisnis—angka tertinggi sepanjang sejarah.

Kini, hubungan kedua negara tidak lagi sebatas ekspansi kuantitatif, melainkan beralih ke pertumbuhan kualitatif. Vietnam, selain sebagai negara penghasil minyak, juga memiliki cadangan logam tanah jarang terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, serta sumber daya urea yang melimpah. Bagi Korea, Vietnam memiliki makna yang melampaui sekadar mitra dagang. Negara ini merupakan mitra ekonomi strategis yang ideal untuk membangun ekosistem industri bersama, termasuk di sektor energi dan rantai pasok.

Dengan pertumbuhan pesat sekitar 7% per tahun dan target menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2045, Vietnam berpotensi besar untuk kerja sama yang saling melengkapi dan menguntungkan dengan Korea yang memiliki teknologi dan modal. Partisipasi Korea dalam pembangunan infrastruktur berskala besar—seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, infrastruktur kelistrikan, kereta cepat, pengembangan kota baru dan transportasi, keamanan air, pengelolaan sumber daya air, hingga pusat data AI—serta dukungan di bidang digital dan sains-teknologi menjadi contoh konkret kerja sama tersebut.

Melalui kunjungan ke India dan Vietnam, Presiden Lee berhasil membangun fondasi kerja sama internasional untuk meredam ketidakstabilan ekonomi dan perdagangan serta gangguan rantai pasok.

Tantangan Diplomasi Republik Korea ke Depan

Republik Korea telah memperkuat fondasi diplomasi pragmatis sekaligus posisinya sebagai negara yang bertanggung jawab secara global melalui serangkaian KTT, tidak hanya dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, tetapi juga dengan negara-negara utama Global South, termasuk Afrika Selatan, Brasil, India, dan Vietnam. Kini, tantangan yang tersisa mencakup normalisasi hubungan dengan Korea Utara dan Rusia—yang semakin dekat melalui perang di Ukraina—serta pemulihan kendali operasi militer masa perang (OPCON). Rusia terus melanjutkan perang agresinya, sementara Korea Utara tetap mengembangkan senjata pemusnah massal serta menolak kontak. Namun, normalisasi hubungan dengan kedua negara tersebut merupakan langkah yang tak terelakkan demi keamanan nasional Republik Korea dan kehidupan masyarakat yang stabil.

Terobosan dapat dicapai melalui tiga langkah. Pertama, Amerika Serikat terbuka terhadap dialog dengan kedua negara tersebut, dan pada dasarnya mereka juga menginginkan negosiasi dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Republik Korea tidak perlu ragu untuk melanjutkan dialog.

Kedua, kedua negara tersebut cenderung enggan berdialog karena memandang Republik Korea kurang memiliki otonomi dalam strategi luar negeri dan komando operasi militernya. Karena itu, Republik Korea perlu memperkuat kemampuan pertahanan diri sekaligus mempercepat pemulihan kendali operasi militer masa perang.

Ketiga, Rusia secara aktif menginginkan normalisasi hubungan dan peningkatan kerja sama ekonomi dengan Republik Korea, sementara Korea Utara menyadari bahwa kerja sama ekonomi dengan Republik Korea tidak terelakkan bagi pemulihan dan pembangunan ekonominya.

Dengan demikian, Republik Korea perlu secara percaya diri dan proaktif mendekati kedua negara tersebut dengan bertumpu pada peningkatan kekuatan nasional di bidang ekonomi, teknologi, pertahanan, industri pertahanan, dan budaya. Tanpa terjebak semata pada logika pertahanan dan keamanan, serta dengan mengakui posisi diplomatik masing-masing pihak secara tepat, Korea dapat mendorong kerja sama ekonomi yang kreatif dan progresif. Pendekatan ini diyakini dapat membuka jalan penyelesaian atas berbagai tantangan yang masih tersisa.

Hong Hyun-ik, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Korea untuk UNESCO, sejak tahun 1997 telah meneliti isu-isu keamanan nasional dan strategi nasional Korea di Sejong Institute, termasuk isu nuklir Korea Utara, hubungan antar-Korea, aliansi Republik Korea–Amerika Serikat, hubungan Republik Korea–Rusia, serta pembentukan rezim perdamaian di Semenanjung Korea. Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Institut Penelitian Urusan Luar Negeri dan Ketua Subkomite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Nasional di Komite Perencanaan Kebijakan Negara.