Menteri Kelautan dan Perikanan Hwang Jong-woo terlihat sedang menjelaskan kebijakan-kebijakan utama dalam rapat pemaparan rencana kerja kementerian yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung di Yeongbingwan, Cheong Wa Dae, pada tanggal 16 Juli 2026. (Yonhap News)
Penulis: Kim Seon Ah
Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meletakkan dasar bagi pengoperasian reguler Jalur Laut Arktik melalui pelayaran uji coba dari Busan ke Eropa pada Agustus dan September mendatang. Pemerintah juga akan memperluas pasokan produk perikanan serta memperkuat langkah stabilisasi harga.
Rencana tersebut diumumkan dalam rapat pemaparan rencana kerja kementerian untuk paruh kedua tahun 2026 yang disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 16 Juli 2026 di Cheong Wa Dae dengan tema "Mewujudkan Korea yang Tak Tergantikan melalui Transformasi Besar Nasional."
Pada paruh kedua tahun ini, kementerian akan memusatkan kebijakan pada pembukaan Jalur Laut Arktik, stabilisasi ekonomi masyarakat, pengembangan industri maritim masa depan, transformasi kecerdasan buatan (AX) di sektor kelautan dan perikanan, serta dukungan bagi generasi muda.
Sebagai langkah awal, pelayaran uji coba Jalur Laut Arktik dari Busan ke Eropa akan dilaksanakan mulai Agustus hingga September 2026 dengan durasi sekitar 40–45 hari. Melalui uji coba ini, pemerintah akan memperoleh pengalaman operasional dan data logistik sebagai landasan bagi pembukaan layanan pengiriman ekspres reguler antara Korea dan Eropa.
Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan. Pelabuhan Busan akan dikembangkan sebagai pusat logistik kontainer, sedangkan Pelabuhan Ulsan akan difokuskan sebagai pusat logistik energi guna menjadikannya pusat logistik utama Jalur Laut Arktik. Selain itu, pemerintah akan membangun sistem dukungan terpadu melalui pelatihan pelaut untuk pelayaran di wilayah kutub, pengembangan teknologi inti kapal kontainer pemecah es buatan dalam negeri, serta pendirian Pusat Dukungan Terpadu Jalur Laut Arktik.
Di sektor perikanan, pemerintah akan memperkuat pengelolaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga. Untuk ikan makarel, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk pengadaan makarel guna mendiversifikasi negara pemasok serta memperluas pasokan melalui penerapan tarif kuota. Pasokan produk perikanan utama lainnya, seperti ikan layur, cumi-cumi, dan rumput laut gim, juga akan ditingkatkan melalui pelonggaran regulasi sementara serta perluasan izin penangkapan dan budidaya.
Pemerintah juga akan memperluas pelepasan stok cadangan nasional dan program diskon guna terus mengurangi beban biaya masyarakat.
sofiakim218@korea.kr
