Model administrasi publik Korea kini sedang disoroti oleh dunia. Kementerian Dalam Negeri pun telah mengumumkan berbagai contoh administrasi publik unggul di Korea kepada diplomat dari 93 negara pada Desember 2025. Korea.net menyoroti lima contoh adminstrasi publik unggul tersebut.
Beberapa lembaga mengikuti pelatihan penyelamatan kru kapal saat terjadi kecelakaan kapal dalam pelatihan READY Korea tahap keempat yang digelar pada tanggal 25 November 2025 di lepas pantai Pelabuhan Incheon. (Kementerian Dalam Negeri)
Penulis: Margareth Theresia
Krisis iklim dan teknologi baru membuat manusia rentan menghadapi berbagai risiko yang tak terlihat dan tak pernah dialami sebelumnya.
Korea menanggapi berbagai risiko baru tersebut melalui sistem tanggapan bencana berlandaskan analisis ilmiah.
OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) pun memberikan pengakuan terhadap sistem Korea dalam mengelola risiko kritis yang berkembang dan menggunakannya sebagai contoh negara unggul dalam pengelolaan risiko.
Risiko yang dihadapi oleh umat manusia pada saat ini dibentuk melalui berbagai bencana yang dihadapi pada masa lalu.
Selain risiko bencana alam terkait kebakaran hutan serta suhu hangat pada musim dingin, berbagai risiko baru pun saat ini muncul.
Perkembangan teknologi mendorong risiko malafungsi mesin, selain itu perubahan struktur populasi pun membuka masalah baru berupa populasi menua dan meningkatnya jumlah rumah kosong.
Oleh karena itu, kata kunci yang digunakan pada masa kini adalah 'antisipasi bencana', bukan lagi 'mitigasi bencana'.
Untuk mengatisipasi potensi bencana yang muncul di Korea, pemerintah mengelola Pusat Analisis Risiko Potensi Bencana di Institut Penelitian Pengelolaan Bencana Nasional yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Pusat analisis tersebut meneliti faktor-faktor risiko baru di Korea dalam jangka panjang dengan menggunakan data raya dan kecerdasan buatan.
Para peneliti menganalisis kemungkinan terjadinya sebuah bencana, besaran skala kerugian yang mungkin terjadi, serta penyebaran bencana tersebut.
Data tersebut kemudian digunakan untuk membuat skenario tanggapan bencana untuk menghadapi beragam risiko yang mungkin muncul.
Institut Penelitian Pengelolaan Bencana Nasional menerbitkan Laporan Potensi Bencana Nasional setiap tahunnya. Dua laporan yang diterbitkan pada tahun 2025 berisi laporan terkait risiko bangunan yang runtuh akibat kurangnya sistem pengawasan dalam pekerjaan konstruksi serta lumpuhnya sistem digital akibat kerumitan dan diversifikasi layanan informasi. (Institut Penelitian Pengelolaan Bencana Nasional)
Salah satu pencapaian yang perlu disoroti adalah penerbitan Laporan Potensi Bencana Nasional setiap kuartal sejak tahun 2023.
Laporan pertama yang diterbitkan berisi analisis risiko kebakaran infrastruktur pengisian daya mobil listrik. Sebanyak 15 laporan telah diterbitkan hingga akhir tahun 2025.
Laporan tersebut berperan sebagai informasi mengenai risiko bencana baru dan arah tanggapan bencana di Korea.
Hasil analisis yang ditulis di dalam laporan tidak hanya menjadi dokumen adminstrasi saja, melainkan digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah.
Rencana Dasar Pengelolaan Keamanan Nasional yang dibuat setiap lima tahun sekali dan Rencana Implementasi Pengelolaan Keselamatan Nasional yang dirilis setahun sekali pun dibuat berdasarkan laporan tersebut.
Pemerintah pusat dan daerah menggunakan laporan terkait untuk membuat rencana implementasi setiap tahunnya berdasarkan faktor-faktor risiko yang disajikan.
Selain pembuatan laporan, pemerintah pun menggelar pelatihan nyata untuk memperkuat mitigasi bencana di lapangan.
Safe Korea Exercise merupakan pelatihan gabungan dari berbagai lembaga yang digelar secara reguler untuk melatih mitigasi bencana.
Pelatihan yang awalnya dibuka hanya untuk pihak tertentu, kini diperluas agar bisa diikuti pula oleh warga biasa.
Antisipasi dan mitigasi bencana bisa dilakukan secara cepat melalui analisis ilmiah hingga pelatihan nyata di lapangan.
margareth@korea.kr
