Kementerian Kehakiman akan memperluas penerbitan visa top tier untuk menarik para teknisi asing berbakat dalam bidang teknologi termutakhir. (Kementerian Kehakiman)
Penulis: Koh Hyunjeong
Kementerian Kehakiman akan memperluas penerbitan visa top tier untuk menarik para teknisi asing berbakat dalam bidang teknologi termutakhir. Selain itu, kementerian pun akan membentuk program pengembangan tenaga teknis profesional.
Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Kehakiman, Jung Sung-ho, dalam pengarahan media yang digelar tanggal 3 Maret 2026 di Kompleks Pemerintahan Gwacheon, Provinsi Gyeonggi.
Kementerian Kehakiman memutuskan untuk memperluas penerbitan visa top tier bagi para dosen dan peneliti di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya, jenis visa tersebut hanya diterbitkan bagi tenaga kerja industri dalam delapan bidang teknologi termutakhir, seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan.
Visa baru yang akan diterbitkan adalah visa E-7-M yang merupakan visa tenaga teknis profesional berbasis program pengembangan. Visa tersebut akan diterbitkan bagi WNA (warga negara asing) yang lulus dari jurusan terkait manufaktur di sekolah vokasi Korea agar para mahasiswa internasional bisa lebih cepat terserap oleh industri.
Pemerintah juga merevisi sistem visa untuk membantu krisis tenaga kerja pada pengusaha kecil serta industri pertanian dan perikanan.
Skema khusus bagi usaha kecil untuk revitalisasi daerah diperkenalkan agar perusahaan-perusahaan kecil di daerah dengan krisis penduduk dapat merekrut TKA (tenaga kerja asing). Visa pekerja terampil di sektor pertanian dan perikanan pun diperkenalkan agar TKA bisa bekerja dalam periode yang cukup panjang dalam sektor terkait.
Sistem visa yang ada saat ini akan disederhanakan menjadi tiga tingkat visa, yaitu tenaga kerja berketerampilan tinggi, menengah, dan rendah. Saat ini terdapat 10 jenis visa dengan 39 kategori sehingga cukup membingungkan.
Pemerintah berencana mengelola visa tenaga kerja nonprofesional dan visa umum secara terpadu dengan berfokus pada visa kerja profesional.
Kementerian Kehakiman pun akan membentuk Komite Penasihat Upah Pekerja Asing untuk menentukan batas bawah upah TKA per jenis pekerjaan dan industri.
hjkoh@korea.kr
