Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 10 Maret 2026 mengumumkan bahwa model analisis deteksi deepfake berbasis AI akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah ke-9 yang digelar pada tanggal 3 Juni 2026. Model analisis tersebut dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Ilmu Forensik (NFS). (iClickArt) *Reproduksi dan pendistribusian ulang foto di atas secara tidak sah dilarang berdasarkan undang-undang hak cipta.
Penulis: Yoo Yeon Gyeong
Pemerintah Korea akan menerapkan teknologi deteksi berbasis AI guna menanggulangi penyebaran berita palsu deepfake selama masa pemilu.
Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 10 Maret 2026 mengumumkan bahwa model analisis deteksi deepfake berbasis AI akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah ke-9 yang digelar pada tanggal 3 Juni 2026. Model analisis tersebut dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Ilmu Forensik (NFS).
Langkah ini diambil seiring meningkatnya konten deepfake yang memanipulasi wajah atau suara tokoh tertentu dan berpotensi mendistorsi penilaian pemilih lewat informasi palsu terkait kandidat.
Model deteksi tersebut dikembangkan berdasarkan hasil kompetisi AI untuk penanggulangan kejahatan deepfake pada Desember 2025, yang diikuti 268 tim (1.077 peserta).
Kementerian tersebut dan NFS akan menyerahkan lima model terbaik yang terpilih kepada Komisi Pemilihan Nasional. Selama masa pemilu, sistem verifikasi dan analisis cepat akan dioperasikan untuk menangani konten video maupun audio yang mencurigakan.
Acara penjelasan kebijakan kepada media asing terkait model analisis deteksi deepfake berbasis AI oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Ilmu Forensik (NFS) berlangsung di KOSIS Center, Jung-gu, Seoul, pada tanggal 19 Maret 2026. (Kementerian Dalam Negeri)
Model analisis tersebut meningkatkan akurasi deteksi dengan menggabungkan analisis global yang menelaah keseluruhan alur video dan analisis lokal untuk mengidentifikasi manipulasi pada bagian tertentu seperti wajah. Pemerintah menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi, tingkat akurasi deteksi mencapai sekitar 92%, meningkat signifikan dibanding sekitar 76% pada model sebelumnya.
Kementerian tersebut bersama NFS berencana memperluas secara bertahap pemanfaatan model analisis deepfake berbasis AI. Pemerintah juga akan memperkuat sistem penanggulangan kejahatan digital lintas kementerian dengan melibatkan instansi terkait, termasuk Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, Komisi Komunikasi Korea, dan Kepolisian Nasional.
Menteri Dalam Negeri Yoon Ho Jung menyatakan penyebaran berita palsu deepfake yang semakin canggih telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi elektoral. Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas penanganan informasi palsu dan manipulatif selama masa pemilu guna melindungi hak masyarakat serta mewujudkan pemerintahan demokratis berbasis AI yang kompeten dan terpercaya.
dusrud21@korea.kr
