Presiden Lee Jae Myung menyampaikan pidato utama pada tanggal 22 September 2026 (waktu setempat) di ruang Sidang Umum, Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. (Yonhap News)

Hong Hyun-ik
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Korea untuk UNESCO


Visi menjadi negara berpengaruh yang bertanggung jawab di tingkat global melalui perdamaian, kontribusi, dan solidaritas

Masyarakat internasional kini terseret dalam gejolak unilateralisme dan pembentukan blok-blok negara. Di tengah masa perubahan besar ini, Republik Korea menyerukan solidaritas multilateral guna membangun landasan perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea sekaligus berkembang menjadi negara berpengaruh yang bertanggung jawab di tingkat global.

Presiden Lee Jae Myung melakukan rangkaian lawatan diplomatik pada tanggal 21-27 September 2026 dengan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, mengikuti konferensi tingkat tinggi (KTT) Korea-Amerika Serikat (AS), serta mengunjungi Meksiko.

Melalui lawatan ini, Presiden Lee memperlihatkan kepada dunia diplomasi pragmatis Korea sebagai negara berpengaruh yang bertanggung jawab. Diplomasi ini diarahkan untuk mengukuhkan perdamaian di Semenanjung Korea, menjalankan tanggung jawab Korea dalam menyelesaikan isu-isu utama yang dihadapi masyarakat internasional, menata kembali aliansi Korea-AS, serta memperkuat kerja sama internasional secara bilateral dan multilateral.

Ciri khas lawatan kali ini terletak pada cakupannya yang melampaui agenda diplomasi tradisional di bidang keamanan dan ekonomi. Perdamaian, teknologi, solidaritas warga dunia, multilateralisme, serta pertukaran budaya dan antarmasyarakat dipadukan menjadi satu kesatuan aset diplomatik.


Gagasan perdamaian di Semenanjung Korea dan kerja sama multilateral dalam pidato di PBB

Dalam pidato utamanya di Sidang Umum PBB, Presiden Lee menyampaikan bahwa mengakhiri perang yang telah berlangsung lama di Semenanjung Korea dan beralih menuju tatanan perdamaian merupakan agenda utama.

Untuk mewujudkan agenda tersebut, ia mengemukakan tiga prinsip utama, yakni koeksistensi damai yang inklusif, koeksistensi damai yang stabil, dan koeksistensi damai yang bertanggung jawab.

Gagasan ini berangkat dari sikap saling menghormati sistem politik masing-masing pihak dan mengakui perbedaan, kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan krisis dan konflik melalui mekanisme kelembagaan. Tujuan akhirnya adalah berkontribusi pada perdamaian dunia melalui perdamaian di Semenanjung Korea.

Presiden Lee juga mengajukan rencana realistis untuk mengakhiri keadaan perang di Semenanjung Korea dan beralih menuju tatanan perdamaian. Rencana ini mencakup upaya untuk segera memulai kembali dialog Utara-AS serta membangun landasan dialog yang melibatkan Republik Korea, Utara, AS, dan Tiongkok.

Ia secara khusus menjelaskan kepada masyarakat internasional pendekatan bertahap untuk membuka pintu dialog dengan membekukan dan membatasi kemampuan nuklir serta rudal Utara. Dalam jangka panjang, tujuannya adalah mengupayakan denuklirisasi Semenanjung Korea dan pembentukan tatanan perdamaian.

Dalam proses ini, Republik Korea menempatkan diri sebagai 'pacemaker (pengatur tempo)' untuk membantu dimulainya kembali dialog Utara-AS.

Lebih lanjut, Presiden Lee menegaskan komitmen Korea untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya sebagai negara terdepan di bidang teknologi melalui tiga visi Inisiatif K.

Dengan mengusulkan Global AI Basic Society yang inklusif dan bermanfaat bagi umat manusia, mendorong transisi hijau untuk menyelesaikan tantangan bersama umat manusia, serta menyerukan solidaritas dalam rantai pasok energi global, Republik Korea mempertegas citranya sebagai negara berpengaruh yang bertanggung jawab di tingkat global.

Inisiatif ketiga, yakni solidaritas negara-negara yang berkontribusi secara konstruktif, juga dapat dipandang sebagai strategi cerdas bagi Korea untuk merespons tekanan AS yang menuntut pengiriman pasukan ke Selat Hormuz, sekaligus berkontribusi pada stabilitas rantai pasok internasional.

Republik Korea mengajak masyarakat internasional untuk bersama-sama menangani berbagai isu global, seperti perkembangan AI, perubahan iklim, dan krisis keamanan, sekaligus menunjukkan diri sebagai negara teladan.


KTT Korea-AS membangun kepercayaan dan menata kembali solidaritas

Melalui KTT Korea-AS di New York, Presiden Lee mengembalikan hubungan kedua negara ke jalur normal setelah sempat tersendat akibat penundaan investasi Korea di AS dan persoalan lainnya.

Ia juga meletakkan dasar bagi pengembangan kerja sama strategis Korea-AS yang berorientasi pada masa depan. Kerja sama ini melampaui aliansi keamanan serta mencakup industri berteknologi tinggi, rantai pasok, energi nuklir, pembuatan kapal, dan kemampuan pertahanan.

Berdasarkan Lembar Fakta Bersama yang disepakati pada tahun 2025, kedua pemimpin sepakat memperkuat kerja sama terkait isu-isu utama, seperti bahan bakar untuk kapal selam bertenaga nuklir, pengayaan dan pemrosesan ulang bahan nuklir, kerja sama industri pembuatan kapal, serta pengalihan kendali operasional pada masa perang.

Presiden AS Donald Trump juga menegaskan kembali kesediaannya untuk berdialog dengan pihak Utara.

Kedua pemimpin menegaskan kepercayaan dan solidaritas di antara mereka, antara lain dengan mengingat kembali janji untuk bertemu sambil bermain golf. Aliansi Korea-AS pun kembali stabil.

Berlandaskan stabilitas tersebut, Korea kini dapat semakin memperluas ruang kerja sama dengan beragam mitra, seperti Tiongkok, Jepang, Uni Eropa, dan negara-negara Selatan Global (Global South).


Memperkuat kerja sama konkret dengan Meksiko yang menjadi poros di Amerika Latin

Kunjungan kenegaraan Presiden Lee ke Meksiko atas undangan Presiden Claudia Sheinbaum menjadi momentum untuk memperluas cakrawala diplomasi Korea ke Amerika Latin.

Kunjungan kenegaraan ini merupakan yang pertama dilakukan seorang presiden Korea ke Meksiko dalam 16 tahun terakhir. Kedua pemimpin yang memiliki kedekatan ideologis dan kecenderungan kebijakan pragmatis, sepakat mendukung multilateralisme, penyelesaian konflik secara damai, serta penghormatan terhadap kedaulatan.

Kesamaan sikap tersebut juga dapat dipandang sebagai kesepahaman kedua negara mengenai perlunya memperluas pilihan ekonomi dan diplomasi serta memperkuat kemandirian sebagai negara berdaulat, sembari tetap menjaga hubungan dengan pemerintahan Trump yang cenderung unilateral.

Kedua pemimpin membahas secara mendalam langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama konkret di berbagai bidang, seperti AI, ekonomi, perdagangan, industri pertahanan, rantai pasok, energi, teknologi, dan budaya.

Di tengah penataan ulang rantai pasok global dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi, kedua negara menegaskan nilai strategis masing-masing bagi satu sama lain serta sepakat bekerja sama untuk meningkatkan investasi timbal balik dan membangun rantai pasok yang stabil.

Keduanya juga sepakat memperluas kerja sama di bidang teknologi dan infrastruktur energi ramah lingkungan serta meningkatkan pertukaran antarmasyarakat dan budaya untuk mempererat ikatan antara masyarakat kedua negara.

Dalam konteks ini, kedua negara menandatangani 17 dokumen, termasuk Rencana Aksi Bersama Korea-Meksiko Tahun 2026-2030, dokumen mengenai pembentukan komite bersama untuk kerja sama sumber daya mineral, serta dokumen kerja sama di bidang kedirgantaraan, pertahanan, AI, budaya, keuangan, dan pariwisata.

Selain itu, Korea dan Meksiko berhasil mencapai kesepakatan akhir atas naskah revisi Perjanjian Perlindungan Investasi setelah tujuh tahun perundingan.


Republik Korea menuju peran sebagai negara berpengaruh yang bertanggung jawab di tingkat global

Lawatan diplomatik kali ini menunjukkan kepemimpinan Korea sebagai salah satu anggota utama masyarakat internasional dalam mendorong perdamaian, kemakmuran bersama, dan inovasi masa depan.

Penyampaian visi yang jelas tentang perdamaian di Semenanjung Korea; pemenuhan tanggung jawab internasional di bidang AI, iklim, rantai pasok, dan keamanan; penguatan kerja sama keamanan Korea-AS; serta perluasan kerja sama konkret di berbagai bidang dengan Meksiko akan menjadi aset utama untuk mengukuhkan posisi Republik Korea sebagai negara berpengaruh yang bertanggung jawab di tingkat global.

Pemerintah Korea harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan yang substantif dalam perundingan keamanan Korea-AS yang telah dilanjutkan kembali. Ke depan, Korea juga harus terus memperkuat solidaritas dengan masyarakat internasional serta berkontribusi aktif dalam mengatasi tantangan bersama yang dihadapi dunia.

Kini saatnya Republik Korea menjalankan diplomasi pragmatis yang berorientasi pada kepentingan nasional seraya terus melangkah dengan teguh menuju masa depan yang lebih baik dan unifikasi damai.


Hong Hyun-ik saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Nasional untuk UNESCO. Ia telah meneliti keamanan dan strategi nasional Korea sejak tahun 1997 di Institut Sejong. Bidang penelitiannya antara lain adalah permasalahan nuklir Korea Utara, hubungan antar-Korea, aliansi Korea-AS, hubungan Korea-AS, hubungan Korea-Rusia, serta pembentukan sistem perdamaian di Semenanjung Korea. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Akademi Diplomatik Nasional Korea serta Kepala Subkomite Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional di Komite Presiden untuk Perencanaan Kebijakan.